YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dukungan melalui fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila bersama DPRD Kota Yogyakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat karakter Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila secara lebih sistematis dan operasional di tingkat daerah.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam merumuskan payung hukum yang lebih teknis dan aplikatif bagi pelaksanaan pendidikan ideologi di tingkat kota. Menurutnya, regulasi ini penting agar implementasi pendidikan Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki arah kebijakan dan mekanisme yang jelas.
“Raperda ini disusun dengan merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY, sehingga nantinya memiliki kesinambungan dan tidak bertentangan dengan kebijakan di tingkat provinsi,” jelas Susanto.
Ia menambahkan, penguatan pendidikan Pancasila di Kota Yogyakarta menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika sosial dan perkembangan globalisasi yang semakin kompleks. Sebagai Kota Pelajar yang menjadi tujuan pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia, Yogyakarta dinilai perlu memiliki regulasi yang mampu menjaga dan menumbuhkan karakter kebangsaan, toleransi, serta semangat gotong royong.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan komitmen jajarannya untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi harmonisasi regulasi agar Raperda yang disusun memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar berkeadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Raperda ini harus mampu menjadi instrumen yang efektif dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat identitas Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembentukan peraturan daerah yang baik harus melalui tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi agar memiliki landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang kuat. Dengan demikian, regulasi yang lahir tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara DPRD Kota Yogyakarta dan Kanwil Kemenkum DIY ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang implementatif serta mampu menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan ideologi Pancasila di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat luas.
Melalui fasilitasi penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila ini, diharapkan Kota Yogyakarta semakin kokoh dalam membangun generasi yang berkarakter, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mempertegas jati diri sebagai Kota Pelajar yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat secara ideologis dan kebangsaan.
