YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Langkah ini dinilai strategis mengingat Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam maupun non-alam. Penyusunan Raperda ini diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang komprehensif, adaptif, serta mampu menjawab tantangan kebencanaan secara lebih sistematis.
Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa penguatan regulasi menjadi kunci dalam memastikan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Raperda ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat mitigasi bencana yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang baik harus mampu menghadirkan kemanfaatan nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Raden Haris Martapa, menyampaikan harapannya agar perda yang tengah disusun ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kedaruratan di Kabupaten Sleman atau yang dikenal dengan sebutan Bumi Sembada.
Ia menekankan pentingnya sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat secara lebih luas, mulai dari pemerintah, relawan, hingga komunitas lokal.
“Melalui penyempurnaan Raperda ini, kami berharap pelayanan kedaruratan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan terintegrasi dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Haris mengungkapkan bahwa saat ini BPBD Sleman telah mengidentifikasi sedikitnya 11 potensi bencana yang mengancam wilayah tersebut. Selain potensi bencana yang telah dikenal sebelumnya, terdapat pula penambahan kategori baru yang perlu diantisipasi secara serius.
“Beberapa tambahan potensi bencana yang menjadi perhatian antara lain potensi likuifaksi, bencana akibat kegagalan teknologi, serta penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB),” ungkapnya.
Penambahan kategori ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan bencana tidak lagi terbatas pada bencana alam semata, tetapi juga mencakup risiko-risiko modern yang muncul seiring perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat.
Kanwil Kemenkum DIY melalui perannya dalam harmonisasi dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan daerah memastikan bahwa substansi Raperda telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak tumpang tindih, serta memiliki kejelasan norma yang dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Dengan adanya Raperda ini, diharapkan Kabupaten Sleman memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus mendorong terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana, serta memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat terjadi kapan saja.
