Yogyakarta- Kementerian Hukum (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum turut aktif dalam proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Yogyakarta tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rapat penting ini dilaksanakan pada Rabu (07/05/2025) di Ruang Rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta.

Kegiatan pengharmonisasian ini merupakan tindak lanjut atas undangan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari BKPSDM Kota Yogyakarta selaku pemrakarsa Raperwal.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian terhadap regulasi pola karier PNS. Beliau menekankan pentingnya harmonisasi ini dalam memastikan peraturan daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mengakomodir perkembangan dan kebutuhan terkini.

"Pengharmonisasian ini krusial untuk memastikan Raperwal tentang Pola Karier PNS Kota Yogyakarta ini tidak hanya sesuai dari sisi substansi, namun juga dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan regulasi yang implementatif, jelas, dan memberikan kepastian hukum bagi para ASN," ujar Soleh Joko Sutopo dalam laporan atensinya.

Dalam rapat yang berlangsung konstruktif tersebut, tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kemenkum DIY Ni Made Wulan memberikan sejumlah masukan dan koreksi terhadap draf Raperwal. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain terkait dengan perubahan pada bagian menimbang yang menekankan pada pentingnya PNS yang profesional dan kompeten, penambahan definisi Job Person Match (JPM), serta penyempurnaan redaksi dan sistematika penulisan pasal.

Perwakilan dari BKPSDM Kota Yogyakarta, Rachma Puspita Sari, menjelaskan bahwa penyusunan Raperwal ini didasari oleh evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2024 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat sistem manajemen talenta dan menciptakan kelompok suksesor yang lebih terstruktur dalam rangka keberlanjutan pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Rapat pengharmonisasian ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian sebagai bentuk kesepakatan atas masukan dan koreksi yang telah dibahas. Diharapkan, tahapan selanjutnya dalam proses pembentukan Peraturan Wali Kota ini dapat berjalan lancar sehingga regulasi yang komprehensif dan berkeadilan dapat segera diimplementasikan.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rabu (7/5/2025) menerima kunjungan dari perwakilan Universitas Amikom Yogyakarta pada hari ini. Kedatangan Erik Hadi Saputra (Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Sosial), Rifga Agusta (Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi), dan Erfina Nurussa'adah (Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi) bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa-mahasiswa Amikom yang akan melaksanakan program magang di lingkungan Kemenkum DIY.

Rombongan perwakilan Amikom Yogyakarta disambut hangat oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkum DIY Yudi Arto, Kepala Bidang Pelayanan AHU Retno Dewi Banowati, Pranata Humas Pertama Dwinarso Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan maksud dan tujuan kedatangan, yaitu untuk secara resmi menyerahkan mahasiswa magang agar dapat menimba pengalaman dan pengetahuan di berbagai unit kerja Kemenkum DIY.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menyambut baik kedatangan para mahasiswa dan menyampaikan komitmen Kemenkum DIY untuk memberikan bimbingan serta pembinaan yang optimal selama masa magang. Beliau menekankan bahwa program magang ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam dunia kerja nyata, khususnya dalam konteks hukum dan hak asasi manusia.

"Kami sangat senang menerima mahasiswa magang dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ini adalah wujud sinergi antara dunia pendidikan dan instansi pemerintah. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membimbing dan membina para mahasiswa agar mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dan dapat mengembangkan potensi diri mereka," ujar Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

Erik Hadi Saputra menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kemenkum DIY menerima mahasiswa magang dari Amikom Yogyakarta. Beliau berharap agar para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan mengembangkan diri. "Kami percaya bahwa Kemenkum DIY merupakan tempat yang tepat bagi mahasiswa kami untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi hukum dan hak asasi manusia di lapangan," tuturnya.

Program magang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kedua belah pihak, baik bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi profesional maupun bagi Kemenkum DIY dalam mendapatkan energi dan perspektif baru dari generasi muda. Para mahasiswa Amikom Yogyakarta dijadwalkan akan mulai melaksanakan kegiatan magang dalam waktu dekat di berbagai unit kerja di lingkungan Kemenkum DIY.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Batu Malang berkomitmen memperkuat peran penyusunan analisis dan evaluasi hukum dalam pembentukan produk hukum di daerah. Hal ini disampaikan dalam seminar bimtek yang digelar hari ini, Rabu (7/5/2025), guna meningkatkan kualitas peraturan daerah (perda) dan kebijakan hukum lainnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo menekankan pentingnya analisis hukum yang mendalam dalam setiap penyusunan produk hukum daerah. Menurutnya, analisis yang baik tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah, tetapi juga harus mampu memberikan rekomendasi solutif.

"Analisis dan evaluasi hukum bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Soleh.

Ia menambahkan, dengan tantangan regulasi yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan multidisiplin untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan hukum nasional, sekaligus mampu menjawab dinamika lokal.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyatakan bahwa kolaborasi antara Kemenkum dan Pemkot Batu merupakan kunci untuk memperkuat fungsi analisis dan evaluasi hukum.

"Kami mendorong sinergi yang lebih erat dengan Pemkot Batu karena dengan kerja sama yang solid, kami yakin produk hukum akan semakin berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik," tegas Agung.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan teknis hukum, termasuk pelatihan bagi penyusun peraturan di lingkungan Pemkot Batu guna meningkatkan kapasitas dalam perumusan kebijakan.

Selain penguatan SDM, Agung menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga akan dioptimalkan untuk mempermudah proses analisis hukum, termasuk dengan database peraturan yang terintegrasi.

"Kami akan memanfaatkan sistem digital untuk memastikan konsistensi dan harmonisasi peraturan, sekaligus memudahkan akses masyarakat dalam memberikan masukan," jelasnya.

.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY melaksanakan kegiatan pelepasan pegawai yang memasuki masa purna tugas pada Rabu (7/5/2025). Acara berlangsung secara hangat dan penuh rasa kekeluargaan, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan dedikasi para pegawai yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Dua pegawai yang dilepas pada kesempatan tersebut adalah Surmiyanti dan Joko Kusrantoko. Keduanya telah mengabdi dengan penuh komitmen selama puluhan tahun, memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum DIY.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan oleh Surmiyanti dan Joko Kusrantoko. Ia menegaskan bahwa dedikasi dan integritas selama bertugas patut menjadi contoh bagi seluruh pegawai.

"Setiap langkah dan kerja keras yang telah dilakukan merupakan warisan semangat yang harus kita lanjutkan. Hal-hal baik yang telah ditunjukkan oleh para senior perlu kita teladani dan teruskan sebagai bagian dari budaya kerja di Kemenkum," ujar Agung.

Suasana haru terasa saat pemberian cinderamata dan ungkapan perpisahan dari rekan-rekan sejawat. Momen tersebut menjadi refleksi akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan, loyalitas, dan pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Dengan kegiatan ini, Kanwil Kemenkum DIY berharap dapat terus membangun budaya kerja yang menghargai kontribusi setiap individu, sekaligus menginspirasi generasi penerus untuk terus berkarya dan mengabdi dengan sepenuh hati.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi E-SOP yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Ortala Sekretariat Jenderal Kemenkum. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta) di lingkungan Kementerian.

Kepala Biro Perencanaan dan Ortala Sekretariat Jenderal Kemenkum, Rahmi Widhiyanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting untuk memperbarui pemahaman para pegawai terhadap aplikasi E-SOP, terutama setelah adanya perubahan struktur organisasi.

“Dengan adanya update dan penyesuaian terhadap orta, aplikasi E-SOP menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menegaskan bahwa jajarannya siap mendukung penuh implementasi E-SOP dalam berbagai lini layanan dan administrasi internal.

“Kami melihat E-SOP sebagai bentuk komitmen Kemenkum untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital. Kanwil DIY akan menindaklanjuti hasil sosialisasi ini dengan langkah konkret di lapangan,” ujar Agung.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh unit kerja di bawah Kemenkum, termasuk di tingkat daerah, dapat mengadopsi sistem E-SOP secara menyeluruh, guna meningkatkan efisiensi kerja dan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara.