Layanan Kantor Wilayah

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY meneguhkan kembali komitmennya dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan kontra adendum pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2025 yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum DIY, Kamis (28/8/2025).

Sebanyak 26 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi resmi hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka siap melaksanakan mandat negara untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan program bantuan hukum bukan sekadar formalitas, melainkan perwujudan nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh keadilan yang sama di hadapan hukum.

“Penandatanganan kontra adendum ini menjadi bentuk konsistensi pemerintah melalui Kemenkumham untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kami berterima kasih kepada seluruh OBH yang terus berkomitmen mendampingi masyarakat pencari keadilan. Dengan sinergi ini, negara hadir secara konkret dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu,” ujar Agung.

Agung menambahkan, OBH yang terlibat akan memberikan berbagai layanan hukum, mulai dari konsultasi, pendampingan, hingga pembelaan di pengadilan, semuanya tanpa dipungut biaya. Hal ini diharapkan mampu menekan kesenjangan akses terhadap keadilan yang masih kerap dialami masyarakat kurang mampu.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan bantuan hukum. Kanwil Kemenkumham DIY bersama OBH diharapkan tidak hanya menjalankan mandat administratif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik dengan memberikan layanan yang berkualitas, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penandatanganan kontra adendum tahun anggaran 2025 ini sekaligus menandai langkah strategis untuk memperkuat jaringan bantuan hukum di seluruh wilayah DIY. Dengan dukungan 26 OBH yang tersebar di kabupaten/kota, diharapkan masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan hukum.

“Negara tidak boleh membiarkan warganya berjuang sendiri ketika berhadapan dengan masalah hukum. OBH adalah perpanjangan tangan negara, dan kami percaya rekan-rekan dari OBH akan menjalankan tugas ini dengan penuh integritas,” tambah Agung.

Kegiatan ini turut disambut baik oleh perwakilan OBH yang hadir. Mereka menyatakan siap melanjutkan kerja sama dengan pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan anggaran dari negara, OBH memiliki peran vital dalam memastikan keadilan sosial benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Melalui penandatanganan kontra adendum ini, Kanwil Kemenkum DIY menegaskan bahwa bantuan hukum bukanlah sekadar program, melainkan pilar penting dalam penegakan hukum. Negara hadir bukan hanya melalui aturan, tetapi juga dengan aksi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

YOGYAKARTA – Sebagai bentuk wujud kerja sama dan sinergi antarwilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah melaksanakan penandatanganan perjanjian pinjam pakai bangunan gedung, Kamis (28/8/2025). Kegiatan ini berlangsung dengan suasana penuh keakraban dan komitmen untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) di lapangan.

Kesepakatan ini memungkinkan Kanwil Kemenham Jateng memanfaatkan beberpaa fasilitas gedung yang dimiliki Kanwil Kemenkum DIY sebagai tempat operasional sementara, mengingat sebagian wilayah kerja Kanwil Jateng berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Mustafa Beleng menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kanwil Kemenkum DIY atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, fasilitas ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kanwil Jateng, khususnya dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di wilayah kerja yang bersinggungan dengan DIY.

“Terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum DIY. Peminjaman fasilitas gedung ini adalah bentuk sinergi nyata antarwilayah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Kami percaya kerja sama ini akan memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kementerian HAM,” ujar Mustafa.

Senada dengan itu, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa sinergi antarwilayah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Menurutnya, tugas dan fungsi yanga ada bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga kolaborasi adalah kunci untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami mendukung kerja sama ini. Pinjam pakai gedung bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga tentang komitmen kita bersama untuk menjaga kelancaran tugas dan fungsi,” tegas Agung.

Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan seluruh kegiatan operasional Kanwil Kemenkum Jateng di wilayah DIY dapat berjalan lancar, tanpa mengganggu fungsi pelayanan Kanwil Kemenkum DIY. Ke depan, kedua pihak berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi demi terwujudnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY terus mematangkan langkah untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada Kamis (28/8/2025), jajaran Kanwil Kemenkum DIY menggelar rapat persiapan sekaligus evaluasi di ruang rapat utama. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memantapkan strategi serta memastikan seluruh Kelompok Kerja (Pokja) siap menghadapi tahapan penilaian.

Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Bramantyo Agung Nugroho. Dalam arahannya, Bramantyo menekankan bahwa keberhasilan meraih predikat WBBM tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen atau bukti pendukung, tetapi juga pada komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.

“Keberhasilan meraih WBBM dimulai dari komitmen pimpinan sebagai role model. Jika pimpinan mampu menunjukkan integritas dan dedikasi, maka semangat itu akan menular ke seluruh anggota tim. Selain itu, keterlibatan aktif setiap pegawai, khususnya Pokja, sangat penting agar semua aspek penilaian dapat terpenuhi dengan optimal,” ujar Bramantyo.

Dalam rapat ini, dilakukan evaluasi terhadap dokumen dan strategi yang telah disusun. Setiap Pokja diminta memaparkan progres persiapan, mulai dari pemenuhan indikator pelayanan publik, penguatan integritas, penerapan inovasi, hingga bukti nyata perbaikan kinerja birokrasi. Bramantyo menekankan bahwa gladi persiapan seperti ini menjadi kesempatan emas untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki strategi komunikasi, dan memastikan tim dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan meyakinkan pada saat penilaian berlangsung.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Evy Setyowati Handayani memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh tim. Ia mengingatkan bahwa meraih predikat WBBM bukan hanya tentang penghargaan, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

“Kita tidak boleh puas hanya dengan pencapaian yang ada. WBBM adalah bukti bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap detail, sekecil apa pun, menjadi penentu keberhasilan. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama, saling mendukung, dan menjaga komitmen,” tegas Evy.

Rapat persiapan ini berlangsung dinamis dan interaktif, dengan sesi diskusi serta simulasi tanya jawab yang melibatkan seluruh Pokja. Para peserta terlihat antusias memberikan masukan dan solusi untuk menghadapi berbagai kemungkinan dalam penilaian.

Kanwil Kemenkum DIY optimistis bahwa dengan perencanaan yang matang, sinergi yang solid, dan komitmen seluruh jajaran, target meraih predikat WBBM dapat tercapai. Ke depan, persiapan akan terus dimatangkan hingga pelaksanaan penilaian resmi, sebagai wujud nyata transformasi birokrasi yang profesional dan melayani.

YOGYAKARTA – Dalam rangka memperluas pemahaman dan pemanfaatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bertema Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kepada para lurah se-Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Kanwil Kemenkum DIY untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dapat memperoleh akses terhadap keadilan secara merata.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam menjembatani masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, namun terkendala biaya dan keterbatasan informasi.

“Bantuan hukum bukan hanya untuk perkara besar, tetapi juga untuk persoalan sehari-hari yang sering dihadapi masyarakat, seperti sengketa tanah, masalah keluarga, atau administrasi kependudukan. Melalui Posbankum, kita ingin memberikan solusi yang cepat, tepat, dan terjangkau,” ujar Agung.

Ia menambahkan, lurah sebagai ujung tombak pelayanan publik harus memahami peran dan fungsi Posbankum. Dengan pengetahuan yang memadai, lurah dapat memberikan arahan kepada warga yang membutuhkan bantuan hukum dan menghubungkan mereka dengan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Soleh Joko Sutopo memaparkan secara detail mekanisme kerja Posbankum. Ia menjelaskan bahwa Posbankum bukan hanya menyediakan konsultasi hukum gratis, tetapi juga membantu masyarakat dalam menyusun dokumen hukum, memberikan advokasi, hingga mendampingi proses hukum di pengadilan bagi mereka yang memenuhi syarat bantuan hukum.

“Posbankum adalah bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Kita ingin memastikan tidak ada warga yang merasa ditinggalkan atau tidak tahu harus kemana saat menghadapi masalah hukum,” jelas Soleh.

Kegiatan penyuluhan ini dikemas secara interaktif, dengan sesi tanya jawab dan studi kasus yang relevan dengan situasi di lapangan. Para lurah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait persoalan hukum yang sering muncul di wilayah mereka, seperti konflik batas tanah, kasus kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah perizinan usaha.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum DIY berharap para lurah dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan edukasi hukum dan memfasilitasi warga untuk mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan. Ke depan, penyuluhan serupa akan terus diperluas ke wilayah lain di DIY, seiring dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat pemahaman dan pemanfaatan informasi hukum di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bertema Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada para lurah se-Kota Yogyakarta. Acara ini berlangsung pada Kamis, (28/8/2025) di Hotel Tara, Jalan Magelang, Yogyakarta, dan diikuti oleh puluhan lurah serta perangkat kelurahan.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa keberadaan JDIH sangat penting sebagai pusat rujukan hukum yang terintegrasi. Menurutnya, pemerintah di tingkat desa dan kelurahan kerap berhadapan dengan berbagai persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Dengan memahami dan memanfaatkan JDIH, lurah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“JDIH bukan sekadar portal atau arsip digital, melainkan sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan pemahaman yang baik, pemerintah desa dapat meminimalkan kesalahan administratif dan memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” ungkap Agung.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Soleh Joko Sutopo yang menjadi narasumber utama menekankan bahwa JDIH merupakan referensi hukum yang wajib dimanfaatkan oleh semua tingkatan pemerintahan. Ia memaparkan bagaimana JDIH dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan desa, pengambilan keputusan, hingga penyelesaian persoalan hukum yang kerap muncul di masyarakat.

“Seringkali kita temui kebijakan di tingkat desa atau kelurahan yang tidak sinkron dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini dapat memicu masalah hukum. Melalui JDIH, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir memiliki dasar hukum yang kuat,” tegas Soleh.

Selain paparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan praktik langsung mengakses portal JDIH. Para peserta diajak untuk memahami cara mencari, memanfaatkan, dan mengarsipkan dokumen hukum secara digital. Antusiasme para lurah terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, mulai dari teknis pengelolaan dokumen hingga pemanfaatan JDIH dalam pelayanan masyarakat.

Melalui penyuluhan ini, Kanwil Kemenkum DIY berharap para lurah dapat menjadi ujung tombak dalam penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat di tingkat bawah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berlandaskan hukum. Ke depan, Kanwil Kemenkumham DIY berencana untuk memperluas kegiatan serupa ke kabupaten/kota lainnya di DIY demi meningkatkan literasi hukum yang merata.