Yogyakarta– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil kemenkum) DIY melalui Divisi Pelayanan Hukum , pada hari Senin, 26 Mei 2025, menggelar koordinasi awal terkait pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Manna Kampus Yogyakarta dan dihadiri oleh tim Bidang Pelayanan KI, Vanny Aldilla dan Abiyoga.

Koordinasi ini diterima langsung oleh Bapak Andreas selaku Perwakilan Legal Manna Kampus Yogyakarta. Tim dari Kanwil kemenkum DIY menyampaikan bahwa kegiatan sertifikasi ini merupakan salah satu program preventif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna mencegah terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di pusat perbelanjaan.

Sebagai langkah awal, Kanwil kemenkum DIY menyerahkan kuesioner yang harus diisi oleh tiga unsur utama: Manajemen Pusat Perbelanjaan, Tenant, dan sampel Pengunjung. Untuk tenant, prioritas diberikan kepada yang sudah mendaftarkan produk KI-nya ke DJKI. Tahap selanjutnya setelah pengisian kuesioner adalah verifikasi faktual, di mana data dukung akan dicocokkan dengan kondisi di lapangan.

Pihak manajemen Manna Kampus menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI. Di akhir kegiatan, tim dari Kanwil kemenkum DIY juga menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa spot penjualan pakaian guna melihat secara langsung sampel produk yang dijual.

Kegiatan koordinasi ini menjadi langkah penting dalam upaya menciptakan lingkungan pusat perbelanjaan yang lebih kondusif dan patuh terhadap regulasi Kekayaan Intelektual, demi mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan inovatif di DIY.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY terus mempererat sinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mewujudkan kota dan kabupaten taat hukum. Hal ini sejalan dengan komitmen meningkatkan Indeks Reformasi Hukum sebagai salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pemerintahan yang transparan.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota se-DIY.

"Semua pemda menyambut baik upaya peningkatan Indeks Reformasi Hukum ini karena tidak hanya menjadi tolok ukur kepatuhan hukum, tetapi juga dapat menjadi stimulus bagi peningkatan investasi di daerah," tegas Agung.

Indeks Reformasi Hukum dinilai sebagai alat ukur efektivitas penegakan hukum, transparansi regulasi, dan perlindungan hak usaha. Dengan skor yang baik, DIY diharapkan dapat menarik lebih banyak investor domestik maupun asing yang mengutamakan kepastian hukum.

Kanwil Kemenkum DIY berencana melakukan monitoring rutin dan pendampingan teknis ke setiap daerah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. 

"Kami akan terus mendorong inovasi pelayanan hukum yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha," pungkas Agung.

Dengan sinergi ini, DIY semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi percontohan dalam reformasi hukum, sekaligus destinasi investasi yang menarik di Indonesia.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY tengah memproses permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) atas nama Kim Dong Sun, seorang warga negara Korea Selatan berusia 80 tahun yang telah menetap di Indonesia selama 30 tahun. Saat ini, Kim Dong Sun menjabat sebagai Komisaris PT Eagle Glove Indonesia dan berharap dapat menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) secara resmi.

Proses naturalisasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Eem Nurmanah, menjelaskan bahwa proses ini melibatkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan administrative dan substantif.

"Jika hasil pemeriksaan substantif memenuhi syarat, permohonan akan kami teruskan kepada Menteri Hukum melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk diproses lebih lanjut," jelas Eem Nurmanah.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa naturalisasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilakukan secara prima. 

"Kami berkomitmen untuk memastikan proses ini berjalan sesuai prosedur, cepat, dan akurat. Naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan, tetapi juga bentuk pengakuan atas kontribusi seseorang bagi Indonesia," ujarnya.

Kim Dong Sun, yang telah puluhan tahun berkarya di Indonesia, menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. 

"Saya mencintai Indonesia, budaya, dan masyarakatnya. Menjadi WNI adalah impian saya," ungkapnya dalam wawancara.

Kanwil Kemenkum DIY terus berkoordinasi dengan pemda, imigrasi, dan kepolisian untuk memastikan proses berjalan lancar. Masyarakat yang ingin mengajukan naturalisasi juga dapat mengakses informasi lengkap di Kantor Imigrasi atau Kanwil Kemenkum setempat.

Dengan proses yang transparan dan akuntabel, Kemenkum DIY berupaya mempermudah warga asing yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia, sekaligus memperkuat harmoni sosial dan ekonomi di tanah air.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (27/05/2025) mengikuti kegiatan sosialisasi penting terkait Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum . Sosialisasi ini diselenggarakan secara virtual oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, dan diikuti oleh jajaran Kanwil kemenkum DIY dari Ruang Rapat Bagian Umum.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini berfokus pada dua peraturan baru yang krusial, yakni Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.

Materi sosialisasi mengupas tuntas aspek-aspek penting, dimulai dari proses pembentukan tim asesor SPIP. Dijelaskan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja diwajibkan menerbitkan Surat Keputusan Tim Asesor untuk Penilaian Mandiri. Tim Asesor ini akan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan beranggotakan pelaksana PM yang mewakili fungsi Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan BMN, serta Satuan Pengawas Intern/Satuan Kepatuhan Intern. Pentingnya pelatihan bagi tim asesor juga ditekankan, di mana minimal sepertiga anggota tim harus telah mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis, atau sosialisasi SPIP.

Selain itu, sosialisasi juga memaparkan struktur Unsur Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP yang tersebar mulai dari Tingkat Kementerian, Eselon I, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT), menunjukkan komitmen terhadap implementasi SPIP secara menyeluruh.

Aspek pelaporan SPIP Terintegrasi juga menjadi sorotan. Dijelaskan bahwa laporan akan disampaikan secara triwulanan dan tahunan, dengan jadwal yang telah ditetapkan: Minggu I April untuk TW I, Minggu I Juli untuk TW II, Minggu I Oktober untuk TW III, Minggu I Januari tahun berikutnya untuk TW IV, dan Minggu II Januari tahun berikutnya untuk laporan tahunan.

Tidak kalah penting, sosialisasi ini juga mendalami materi terkait Manajemen Risiko (MR). Peserta diberikan pemahaman mengenai proses manajemen risiko, yang mencakup penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, penanganan risiko, evaluasi risiko, serta pemantauan dan reviu.

Parameter dampak risiko juga dijelaskan secara rinci, mencakup potensi kerugian keuangan negara (fraud), penurunan reputasi, realisasi capaian kinerja, temuan hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan inspektorat, hingga gangguan terhadap layanan organisasi. Setiap parameter memiliki level dampak yang terukur, dari tidak signifikan hingga sangat signifikan, memberikan panduan jelas dalam menilai tingkat risiko.

Sesi pemantauan dan reviu risiko juga menjadi perhatian, di mana dijelaskan tahap-tahap penanganan risiko serta rumus perhitungan kinerja pengendalian risiko, yang penting untuk memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memperdalam pemahaman mereka mengenai implementasi kedua peraturan baru ini. Dengan adanya sosialisasi ini, Kanwil kemenkum DIY optimis dapat meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk menyukseskan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini digagas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang mengedepankan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas Presiden ini.

"Kami berkomitmen untuk mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan. Sebelumnya, kami juga telah memberikan pembinaan dan penguatan kapasitas kepada para notaris agar proses pendirian koperasi berjalan lancar," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyambut baik sinergi ini dan menegaskan komitmen Pemkot untuk mendukung penuh program tersebut.

"Kami akan terus bersinergi dengan Kemenkum DIY dalam memberikan arahan dan penekanan hingga ke tingkat kelurahan. Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan," kata Hasto.

Pendirian Koperasi Merah Putih di tingkat desa/kelurahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam menggerakkan perekonomian lokal, meningkatkan produktivitas usaha mikro, dan menciptakan lapangan kerja. Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pendekatan ekonomi berbasis gotong royong dan kebersamaan.

Kedua pihak sepakat untuk terus melakukan pendampingan dan evaluasi guna memastikan koperasi yang terbentuk dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Program ini juga sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusif di tingkat akar rumput.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi model penguatan ekonomi kerakyatan yang sukses dan bisa direplikasi di wilayah lainnya.