⚖️ Layanan Kantor Wilayah

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Taxpayers Charter yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat, (3/10/2025). Inisiatif ini dinilai sebagai langkah progresif untuk memperkuat kejelasan, kepastian, dan transparansi hubungan antara wajib pajak dengan DJP, sekaligus menumbuhkan budaya gotong royong modern melalui pajak.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menegaskan bahwa seluruh jajaran pegawai Kanwil selalu tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan pajak secara rutin. Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

“Bagi kami, pajak adalah wujud nyata gotong royong di era modern. Melalui pajak, kita tidak hanya menjalankan kewajiban konstitusional, tetapi juga membangun keadilan sosial dan memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dengan adanya Taxpayers Charter, hubungan antara wajib pajak dan DJP menjadi semakin transparan, jelas, dan adil,” ujar Agung.

Taxpayers Charter sendiri merupakan dokumen yang lahir atas kesadaran pentingnya membangun komunikasi dua arah yang sehat antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Isinya mencerminkan niat baik DJP dalam memberikan kepastian, kejelasan, dan transparansi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Melalui charter ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami peran vital pajak sebagai instrumen gotong royong modern.

Dukungan juga datang dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menekankan bahwa pajak adalah sarana kebersamaan dalam menghadirkan kesejahteraan.

“Gotong royong hari ini bukan lagi sebatas kerja bakti, tetapi terwujud dalam kepatuhan membayar pajak. Pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang bermanfaat untuk semua,” tutur Sri Sultan.

Kanwil Kemenkumham DIY menilai hadirnya Taxpayers Charter sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan hukum di Indonesia. Transparansi dan keadilan yang terkandung dalam charter ini juga memperkuat prinsip negara hukum yang menempatkan kewajiban dan hak warga negara dalam posisi seimbang.

Lebih jauh, Kanwil Kemenkum DIY berharap Taxpayers Charter mampu meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai arti penting pajak, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata dalam pembangunan. “Kami percaya, partisipasi masyarakat melalui pajak akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Agung.

Dengan lahirnya Taxpayers Charter, semakin jelas bahwa pajak bukan semata angka di atas kertas, melainkan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Capaian ini sekaligus menjadi capaian terakhir opini WTP Kementerian Hukum dan HAM sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian, sehingga menjadi penutup yang baik bagi perjalanan panjang tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jumat (03/10/2025).

Menurut Supratman, pemeriksaan dari BPK menolong kementerian dan lembaga dalam pengelolaan keuangan negara agar transparan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini merupakan bentuk pengendalian untuk menjamin anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.

“Pemeriksaan laporan keuangan merupakan bentuk pengendalian demokratis yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, serta menjadi sarana perbaikan berkelanjutan atas sistem birokrasi dan pengelolaan keuangan publik,” tambahnya.

Supratman mengatakan bahwa salah satu tugas penting pasca pemisahan kementerian adalah proses likuidasi eks satuan kerja Kemenkumham. Dari total 1.167 satuan kerja (satker), telah selesai proses likuidasi sebanyak 1.020 satker hingga 2 Oktober 2025. Sehingga, masih terdapat 147 satker yang belum dilikuidasi. Oleh karena itu, Supratman mengajak ketiga kementerian untuk meningkatkan sinergi dan komitmen agar proses likuidasi dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

“Salah satu tugas penting terkait penyelesaian administratif dan akuntabilitas keuangan yang perlu kita lakukan bersama adalah melaksanakan proses likuidasi eks satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan likuidasi sebagai bentuk penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing,” kata Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini.

Supratman juga mengajak ketiga kementerian untuk senantiasa menindaklanjuti rekomendasi atas temuan-temuan dari BPK agar tidak menjadi temuan berulang di masa-masa mendatang. Baginya, rekomendasi BPK dapat dijadikan panduan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara. Ia menyatakan bahwa seluruh rekomendasi bagi Kementerian Hukum pasti akan ditindaklanjuti.

“Seluruh langkah tindak lanjut agar dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan terintegrasi dalam sistem pengawasan internal, agar tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang. Khusus di Kementerian Hukum, kami sampaikan bahwa semua rekomendasi pasti akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP Kemenkumham yang ke-16 tersebut. Nyoman juga melaporkan bahwa Kementerian Hukum telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 91,39%, serta sebesar 92,16% telah diselesaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang Bapak, Ibu (Kemenkumham) kelola, sudah memenuhi unsur-unsur untuk mendapat predikat WTP. Ini yang ke-16 berturut-turut dan terbanyak di Republik Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2024, Kemenkumham masih diperiksa sebagai satu kementerian. Mulai tahun anggaran 2025, masing-masing kementerian telah memulai pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri, termasuk dalam penyusunan laporan keuangannya.

Yogyakarta– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY melalui Divisi Pelayanan Hukum sukses menggelar Sosialisasi Jaminan Fidusia bertajuk "Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia" di Jogja Tourism Training Center (JTTC). Acara ini diselenggarakan untuk memberikan panduan dan solusi praktis bagi perusahaan pembiayaan dalam menghadapi tantangan eksekusi jaminan fidusia pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Kegiatan ini dihadiri oleh 50 perwakilan dari kantor-kantor pembiayaan di DIY dan menghadirkan narasumber dari Ditjen AHU, Polda DIY, dan Pengadilan Negeri Sleman.
Memperjelas Batasan Eksekusi Sepihak
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, membuka acara dengan menggarisbawahi dampak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut secara tegas membatasi kewenangan Kreditur untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak (parate eksekusi) jika Debitur menyatakan keberatan atau tidak adanya kesepakatan wanprestasi.

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kita tidak bisa lagi melakukan penarikan secara sepihak. Oleh karena itu, kantor wilayah berharap kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dapat memberikan pemahaman dan solusi yang jelas di lapangan, dengan menghadirkan narasumber dari kepolisian dan Pengadilan Negeri," tegas Soleh Joko Sutopo.

Sesi inti menghadirkan diskusi panel yang mengupas tuntas aspek hukum dan praktis fidusia:
1. Ditjen AHU (Norika Diana): Memaparkan secara detail mengenai subjek, objek, prinsip, manfaat pembebanan, hingga prosedur pendaftaran dan penghapusan (roya) jaminan fidusia di sistem.
2. Polda DIY (AKBP Joko Hamitoyo, S.H., M.H.): Menjelaskan bahwa peran kepolisian adalah memberikan pendampingan ketika terjadi eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum sah (penetapan pengadilan), serta menekankan pentingnya verifikasi awal kepemilikan objek.
3. PN Sleman (Hammam Haris, S.H.): Menyoroti tantangan eksekusi di lapangan, terutama pada objek bergerak yang mudah berpindah. Beliau menekankan bahwa eksekusi pasca Putusan MK harus menempuh alur penetapan pengadilan jika Debitur keberatan, mengingat Sertifikat Fidusia kini dipandang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap hanya jika syarat-syarat dalam putusan MK terpenuhi.

Dalam sesi tanya jawab, isu mengenai objek jaminan yang sudah didaftarkan namun belum di-roya menjadi perhatian utama. Ditjen AHU menegaskan bahwa sistem saat ini telah otomatis mengunci objek yang masih terdaftar, sehingga penghapusan atau roya fidusia dari kreditur lama mutlak diperlukan untuk pendaftaran jaminan baru.
Selain itu, narasumber juga menawarkan solusi alternatif bagi perusahaan pembiayaan (Kreditur) yang menghadapi masalah gagal bayar. Polda DIY menyarankan agar perbankan mengedepankan restrukturisasi melalui adendum perjanjian lama sebagai solusi yang dapat ditempuh sebelum proses eksekusi, seraya menekankan perlunya prinsip kehati-hatian. PN Sleman menambahkan, prinsip kehati-hatian harus selalu di kedepankan karena Debitur akan selalu dilindungi secara hukum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Evy Setyowati Handayani, menyampaikan kesimpulan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah penting Kanwil Kemenkum DIY untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
"Kami ingin semua perusahaan pembiayaan di DIY memahami betul bahwa pasca-Putusan MK, mekanisme eksekusi harus dilaksanakan sesuai koridor hukum, yakni adanya kesepakatan wanprestasi atau penetapan pengadilan," ujar Evy Setyowati Handayani.
"Sinergi antara Ditjen AHU, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri adalah kunci untuk memastikan adanya kepastian hukum, baik bagi Kreditur untuk memperoleh kembali haknya maupun bagi Debitur agar terlindungi dari tindakan eksekusi yang sewenang-wenang. Kami juga akan mendorong perusahaan pembiayaan untuk segera meroya fidusia yang telah lunas guna menghindari hambatan pendaftaran di masa depan," tegas Evy Setyowati Handayani.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum DIY juga mengusulkan kepada Ditjen AHU agar ditambahkan menu daftar objek jaminan fidusia yang tidak berserial ke dalam sistem AHU agar dapat diakses masyarakat.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) berpartisipasi aktif dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024. Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yudi Arto memimpin tim keuangan Kanwil Kemenkum DIY mengikuti acara yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat, (3/10/2025), di Ruang Rapat Kanwil.
Kehadiran Kabag TU dan Umum bersama jajaran Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) menunjukkan keseriusan Kanwil Kemenkum DIY dalam menyikapi hasil audit BPK dan komitmen dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara di tingkat wilayah.

Dalam kegiatan tersebut, Pimpinan I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan secara resmi bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan keberhasilan mempertahankan WTP secara berturut-turut sebanyak 16 kali sejak tahun 2009.
Nyoman Adhi Suryadnyana juga menyoroti tingginya persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang menjadi kunci keberhasilan ini:
• Kemenkum mencatatkan persentase penyelesaian sebesar 91,39% dari 998 rekomendasi.
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencapai 92,16% atas 1.222 rekomendasi.
"Ini adalah hasil kerja semua pihak sehingga opini WTP masih dapat dipertahankan sampai tahun 2024," ujar Pimpinan BPK tersebut.

LHP BPK kemudian diserahkan kepada para Menteri dan Inspektur Jenderal terkait. Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan agar hasil pemeriksaan ini segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Menteri Supratman juga berpesan agar LHP BPK menjadi bahan evaluasi mendalam dalam pengelolaan keuangan dan BMN di seluruh jajaran, tujuannya agar temuan negatif tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.

Yudi Arto Kepala Bagian TU dan Umum menyatakan "Bagi jajaran Kanwil Kemenkum DIY, arahan ini menjadi pedoman penting untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan aset negara," ungkapnya.

Yogyakarta – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabag TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY), Yudi Arto, memimpin langsung kegiatan Pengarahan dan Penguatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan Paruh Waktu. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah pada Jumat, (3/10/2025) ini bertujuan memperkuat pemahaman PPPK mengenai peran, hak, dan kewajiban mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Acara yang juga dihadiri oleh Karyawan Honorer Kanwil Kemenkum DIY ini dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM dan Tata Usaha Kantor Wilayah Muhammad Arif Rohman.

Dalam pengarahannya, Yudi Arto menyampaikan selamat kepada PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu yang telah sah menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum. Ia kemudian memberikan penekanan utama pada dua aspek krusial: disiplin dan kinerja.

"Seluruh PPPK wajib menaati peraturan yang berlaku terkait Disiplin dan Kode Etik ASN. Segala bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku," tegas Yudi Arto. Ia menekankan bahwa kedisiplinan adalah kunci utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Selain disiplin, Yudi Arto juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam bekerja. "Kinerja akan dinilai secara terukur melalui jurnal harian dan bukti kegiatan. Mulai sekarang, Anda harus belajar membuat Laporan dan Atensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang akan menjadi pertimbangan untuk perpanjangan kontrak," jelasnya.

Terkait penempatan tugas, Yudi Arto menjelaskan bahwa PPPK akan ditempatkan sesuai tugas dan fungsi, terbagi di Bidang Pelayanan dan di Bagian Tata Usaha dan Umum.

Ia menutup pengarahan dengan pesan tentang pentingnya hubungan kerja yang harmonis. Ia meminta seluruh pegawai, termasuk PPPK, PNS, dan Honorer, untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan atasan.

"Hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antara sesama PPPK, PNS, dan Honorer harus dijaga demi kemajuan organisasi," pungkasnya.
Kegiatan Pengarahan dan Penguatan ini diakhiri dengan sesi sosialisasi mengenai Kode Etik ASN, Hak dan Kewajiban PPPK, serta tata cara login pada Aplikasi Simpeg, yang berlangsung tertib dan lancar.