Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) kembali hadir dalam rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DIY tentang Penyelenggaraan Riset, Invensi, dan Inovasi Daerah. Rapat lanjutan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Bapemperda DPRD DIY pada Kamis, 27 Maret 2025, dengan fokus pada penyempurnaan pasal-pasal yang masih memerlukan klarifikasi.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo, menyatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam rapat ini merupakan bagian dari upaya memastikan Raperda ini memiliki landasan hukum yang kuat dan implementatif.

"Kami hadir untuk memberikan masukan konstruktif, terutama terkait dengan kejelasan norma-norma yang diatur dalam Raperda ini, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya nanti," ujar Soleh Joko Sutopo.

Dalam rapat tersebut, beberapa pasal menjadi fokus pembahasan, di antaranya:

Pasal 38 terkait bentuk fasilitasi riset, invensi, dan inovasi yang dinilai masih rancu.
Pasal 40 tentang bentuk kemitraan yang perlu diperjelas.
Pasal 42 mengenai perbaikan bentuk fasilitasi.
Sistem Informasi Riset, Pengembangan Invensi, dan Inovasi Daerah yang perlu dinormakan kembali.
Pendanaan riset yang perlu diperjelas sumber dan pelaksanaannya.
Subjek pembinaan dan pengawasan yang perlu dipertegas.
Usulan penambahan Bab Pelaporan.
"Kami menekankan pentingnya kejelasan norma-norma dalam Raperda ini, terutama terkait dengan bentuk fasilitasi, kemitraan, dan pendanaan. Hal ini penting untuk memastikan implementasi Raperda ini berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan riset, invensi, dan inovasi di DIY," tambah Soleh Joko Sutopo.

Rapat fasilitasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Biro Hukum Setda DIY, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, BRIN Babarsari Yogyakarta, Bagian PPH dan Pengkajian Sekretariat DPRD DIY, dan tenaga ahli.

Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) turut serta dalam rapat fasilitasi Peraturan Daerah (Perda) DIY tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapur Lt.2 Gedung DPRD DIY pada Selasa, 25 Maret 2025 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Biro Hukum Setda DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, dan Sekretaris DPRD DIY.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo, menjelaskan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam rapat ini merupakan bentuk pengawasan dan dukungan terhadap implementasi Perda yang telah diperluas cakupannya dari masyarakat miskin menjadi kelompok rentan.

"Kami hadir untuk memberikan masukan dari sisi hukum agar Perda ini dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan bantuan hukum yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di DIY," ujar Soleh Joko Sutopo.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai hal terkait substansi Perda, termasuk format baku untuk menentukan kelompok rentan yang berhak menerima bantuan hukum, indikator dan kriteria penerima bantuan, serta mekanisme pemberian bantuan dan penggantian biaya (reimbursement).

Soleh Joko Sutopo juga menyampaikan beberapa rekomendasi dari Kemenkum, antara lain:

Perlunya segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana Perda.
Memperjelas data dukung, mekanisme, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk reimbursement bagi penerima bantuan hukum.
Pentingnya pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kinerja pemberi bantuan hukum dan kepuasan masyarakat, serta menghindari pembayaran ganda.
Memperjelas mekanisme Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.
"Kami menekankan pentingnya penyusunan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana Perda ini, agar implementasinya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan," kata Soleh Joko Sutopo.

Rapat fasilitasi ini merupakan tindak lanjut dari disposisi surat Sekretariat DPRD DIY kepada Kanwil Kemenkum DIY untuk menghadiri dan memberikan masukan dalam pembahasan Perda tersebut. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum dalam upaya memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) turut serta dalam rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DIY tentang Penyelenggaraan Riset, Invensi, dan Inovasi Daerah. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bapemperda DPRD DIY pada Selasa, 25 Maret 2025 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari dinas-dinas terkait, lembaga riset, dan tenaga ahli.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo, menjelaskan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Daerah DIY dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah melalui riset dan inovasi.

"Kami hadir untuk memberikan masukan dari sisi hukum agar Raperda ini nantinya dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ujar Soleh Joko Sutopo.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai hal terkait substansi Raperda, termasuk definisi invensi dan inovasi daerah, mekanisme penyelenggaraan riset, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan riset dan inovasi. Para peserta rapat juga memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan Raperda, seperti penambahan batasan pengertian invensi daerah dan perbaikan rumusan pasal-pasal tertentu.

Soleh Joko Sutopo menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum DIY akan terus mengawal proses pembentukan Raperda ini hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah. "Kami berharap, Perda ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengembangan riset, invensi, dan inovasi di DIY," katanya.

Rapat fasilitasi ini merupakan tindak lanjut dari disposisi surat Sekretariat DPRD DIY kepada Kanwil Kemenkum DIY untuk menghadiri dan memberikan masukan dalam pembahasan Raperda tersebut. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memajukan riset dan inovasi di Indonesia.

YOGYAKARTA- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman dan MPD Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada Kamis, (27/03/2025)

Kegiatan yang berlangsung di kantor Notaris Triniken Tyas Tirlin, S.H. (Ketua MPD Sleman) dan kantor Notaris M. Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., M.H. (Ketua MPD Kota Yogyakarta) ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Retno Dewi Banowati, beserta tim dari Bidang Pelayanan AHU.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Retno Dewi Banowati menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan praktik pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh kedua MPD, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mencari solusi bersama, serta menjaring masukan terkait rencana perubahan aturan di bidang AHU

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Retno Dewi Banowati menekankan pentingnya sinergisitas antara Tim Pelayanan AHU dengan MPD dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan notaris. "Pembinaan dan pengawasan ini krusial mengingat notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan," ujarnya.

Lebih lanjut, Retno juga juga menegaskan percepatan penyelesaian serah terima protokol notaris, baik yang meninggal dunia maupun pensiun, serta mengusulkan kegiatan penyuluhan hukum mengenai "Perjanjian Pra Nikah, Waris, dan Wasiat" yang melibatkan masyarakat pelaku perkawinan campuran. Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam kegiatan sehari-hari notaris juga kembali diingatkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPD Sleman, Notaris Triniken Tyas Tirlin, S.H., menyambut baik upaya pembinaan dari Kanwil kemenkum DIY. Beliau mengusulkan agar Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) di setiap kabupaten/kota dapat menyelenggarakan pelatihan rutin bagi notaris dengan menghadirkan narasumber dari kantor wilayah. "Pelatihan berkelanjutan ini penting untuk memperbarui pengetahuan notaris di bidang kenotariatan serta mempertegas peran, tugas, dan fungsi notaris," ungkapnya.

Pihaknya juga meminta bantuan Kanwil Kemenkum DIY dalam menyelesaikan proses serah terima protokol notaris yang terkendala, terutama jika ahli waris tidak kooperatif. Inisiatif MPD Sleman untuk mewajibkan notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan melampirkan dokumen penunjukan pemegang protokol setelah pensiun juga disampaikan. Usulan agar Surat Keputusan (SK) Pensiun Notaris diterbitkan secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) beserta penonaktifan otomatis akun AHU Online juga menjadi perhatian, sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan.

Sementara itu, Ketua MPD Kota Yogyakarta, Notaris M. Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., M.H., menyoroti pentingnya pengaturan mengenai digitalisasi protokol notaris sebagai upaya preventif terhadap kerusakan. Beliau juga menekankan perlunya kejelasan aturan mengenai pihak yang berwenang memberikan salinan minuta akta untuk protokol notaris yang berusia di atas 25 tahun, mengingat keterbatasan tempat penyimpanan di MPD. Selain itu, supervisi terhadap pembuatan akta fidusia oleh notaris juga menjadi perhatian, mengingat potensi permasalahan yang timbul akibat volume pembuatan akta yang tinggi dan tata kelola protokol yang kurang optimal.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Kanwil Kemenkum DIY akan menyusun rekomendasi untuk Ditjen AHU berdasarkan masukan dari MPD. Koordinasi lebih lanjut juga akan dilakukan untuk kerja sama pembinaan notaris melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah INI. Selain itu, penambahan fitur pada aplikasi "SiEmon" terkait penerima protokol dan daftar notaris berdasarkan tahun kelahiran akan segera direalisasikan untuk mempermudah pengawasan. Arahan juga akan diberikan kepada Sekretaris MPD untuk membuat laporan bulanan yang komprehensif terkait kegiatan notaris.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja MPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah DIY, sehingga tercipta kepastian hukum dan pelayanan publik yang lebih baik

Yogyakarta, 27 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY melalui Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual membahas dua agenda strategis: penyelenggaraan Sayembara Aransemen Mars Kekayaan Intelektual dan pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko ini menetapkan sejumlah kebijakan baru untuk memperkuat ekosistem KI di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, disampaikan beberapa penyesuaian penting terkait sayembara aransemen Mars KI:

1. Perpanjangan Masa Pendaftaran
   • Batas pengumpulan karya diperpanjang dari 31 Maret 2025 menjadi 18 April 2025, memberi kesempatan lebih luas bagi peserta.
2. Penambahan Kriteria Video
   • Peserta diperbolehkan mencantumkan nama arranger dalam video sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral kreator.
3. Kategori Hadiah
   • Total hadiah mencapai Rp 29 juta, dengan rincian:
     • Juara I: Rp 12.000.000
     • Juara II: Rp 7.000.000
     • Juara III: Rp 5.000.000
     • Juara Favorit: Rp 5.000.000

Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menyatakan dukungan penuh terhadap sayembara ini. 

"Mars KI akan menjadi simbol semangat perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Kami mendorong musisi dan arranger DIY untuk berpartisipasi," ujarnya.